Kabareskrim: Pemeriksaan Kedua Terhadap Ahok Lebih Detil

Pasca aksi damai Bela Islam 4 November 2016 publik semakin dibuat penasaran dengan akan diperiksanya Ahok pada Senin 7 November.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan pemeriksaan kedua terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus dugaan penistaan agama pada Senin (7/11) di Mabes Polri lebih detil dari pemeriksaan sebelumnya.

"Kami hanya tanya kegiatan dia apa lebih detil dari yang pertama," kata Komjen Ari seusai menghadiri Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, Selasa.

Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut soal pemeriksaan kedua Ahok yang lebih detil tersebut dan kesimpulan dalam pemeriksaan yang berlangsung selama sembilan jam itu.

"Tidak bisa disampaikan," kata Komjen Ari.

Sementara itu terkait gelar perkara terbuka yang direncanakan minggu depan, ia mengatakan pihaknya masih merumuskannya.

Soal barang bukti, Komjen Ari mengatakan ada beberapa dokumen yang diperiksa kepolisian termasuk video Ahok di hadapan warga Kepulauan Seribu yang diunggah oleh Buni Yani.

"Ada barang buktinya. Ada dokumen, ada kertas, ada video. Video itu justru yang kami periksa forensik," tuturnya.

Ahok sendiri enggan berkomentar terkait pemeriksaan dirinya di Mabes Polri atas kasus dugaan penistaan agama pada Senin (7/11) di Mabes Polri.

"Saya kira sudah jelas semua, kalau mau tahu yang lain tanya ke penyidik saya mau pulang sudah lapar," kata Ahok.

Sementara itu, Ketua Tim Pengacara Ahok, Sirra Prayuna menjelaskan pemeriksaan terhadap kliennya dilakukan selama sembilan jam dengan 22 pertanyaan ditambah pemeriksaan terdahulu 18 pertanyaan sehingga jumlahnya 40 pertanyaan.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut berjalan dengan lancar.

"Pak Ahok bisa menjawab dengan baik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam pemeriksaan," tuturnya.

Sedangkan Analis Kebijakan Madya Divisi Humas Polri, Kombes Pol Rikwanto mengatakan pihaknya akan menggelar gelar perkara terbuka terhadap Ahok minggu depan.

"Rencananya minggu depan dan kalau minggu ini rencananya akan memeriksa saksi-saksi yang belum kami periksa. Minggu ini ada delapan orang lagi termasuk saksi pelapor yang akan diperiksa," kata Rikwanto.

Menurutnya, gelar perkara terbuka akan dilakukan setelah pemeriksaan sudah selesai dan bisa dikumpulkan berkas pemeriksaannya.

"Insya Allah minggu depan, namun harinya belum ditentukan untuk gelar perkara itu," ucap Rikwanto.

Inilah Beda Jokowi dan Bung Karno saat Didemo

Pasca Demo Bela Islam II yang berlangsung 4 November 2016, banyak Netizen yang membanding-bandingkan sikap Presiden Joowi dengan sikap Presiden Soekarno. Sikap Presiden Joko Widodo yang enggan menemui para ulama perwakilan massa Aksi Bela Islam II di depan Istana Negara, Jumat (4/11) menjadi sorotan banyak kalangan.

Pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago bahkan menyebut presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu terkesan tidak berani bertemu dengan rakyatnya sendiri.

Pangi mengatakan, mestinya dalam demokrasi malah antara rakyat dan pemerintah yang berkuasa tidak berjarak. Sebab, demokrasi dari dua kata yakni kratos yang berarti kekuasaan (presiden) dan demos yang berarti rakyat.

"Rakyat dengan pemimpin itu ibarat air dengan ikan, nggak boleh ada jarak," ujar Pangi, Sabtu (5/11).

Menurutnya,‎ ada beberapa kesalahan Presiden Jokowi dalam menyikapi Aksi Bela Islam II yang patut disayangkan. Pertama, katanya, Jokowi gagal berdiri di atas semua kepentingan kelompok dan golongan.

Padahal, Proklamator RI Soekarno pernah menerima segelintir pendemo untuk diajak berdialog. Sedangkan Jokowi yang didemo ratusan ribu rakyatnya justru malah pergi.

"Kita masih ingat dengan istilah vox populi, vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan). Sepuluh orang saja yang menghadap menyampaikan aspirasi dan kehendaknya, Soekarno tetap menemui rakyatnya. Apalagi ini ratusan ribu rakyatnya yang ingin bertemu presiden," terangnya.

Menurut Pangi, yang penting adalah kehadiran presiden di tengah masyarakat dengan menemui aksi demontrasi itu. “Ini soal bagaimana fatsun politik tuan raja menemui dan memperlakukan warganya," ucapnya.‎

Kedua, Jokowi tidak memahami skala prioritas. Di saat rakyat mengunjungi Istana dan ingin bertemu Jokowi, mantan gubernur DKI itu malah memilih mengunjungi proyek pembangunan kereta api Bandara Soekarno Hatta.

Dalam pandangan Pangi, ternyata proyek kereta Soekarno Hatta jauh lebih penting bagi Jokowi ketimbang bertemu rakyatnya. Jikowi justru mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri untuk menemui pendemo.

Ketiga, presiden diduga melanggar sumpah jabatan dan janji konstitusi yang pernah diucapkan dulu. Sebab, presiden gagal berdiri secara adil di atas semua kelompok dan golongan.

Pangi menambahkan, ketika presiden sudah merasa paling kuat dan berkuasa, maka itulah titik kelemahannya. Belajar dari sejarah, katanya, Soeharto dengan latar belakang dari jenderal, punya loyalis siap mati, intelijen dan militernya kuat, ternyata tumbang setelah 32 tahun berkuasa katena mengabaikan suara dan kehendak rakyat.

"Presiden Jokowi gagal dalam mengurai silang sengkarut persoalan mendasar yang dihadapi rakyat. Kepemimpinan yang mengabaikan keresahan umat mayoritas. Saya ingin memberi makna dan konteks soal kepemimpinan, pemimpin itu mutlak dicintai rakyatnya dan rakyat pun mencintainya," pungkas Pangi

IPW Kritik Pernyataan Kapolri dalam Kasus Ahok

Sidang terhadap Ahok sang penista Islam, belum juga dilakukan, tetapi pernyataan-pernyataan janggal kembali dikeluarkan oleh Kapolri Jendral Tito. Menanggapi hal ini, Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan beberapa pernyataan Kapolri Jendral Tito Karnavian terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan seharusnya dalam menjelaskan sebuah kasus, penyidik dan pejabat Polri harus independen dan proporsional serta tidak masuk ke dalam pokok perkara agar tidak dituding memihak pihak tertentu.

"IPW menyayangkan dalam beberapa kali penjelasan Kapolri cenderung sudah masuk ke dalam pokok perkara, akibatnya Kapolri bisa dituding telah berusaha menggiring opini publik," katanya kepada Republika.co.id, Senin (7/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu Kapolri mengeluarkan pernyataan bahwa Ahok tidak bermaksud menistakan agama atau menghina ulama dalam pernyataannya di Kepulauan Seribu, Jakarta.

"Dalam bahasanya itu, jangan percaya kepada orang, bahasanya, bapak-bapak, ibu-ibu punya batin sendiri tidak pilih saya. Dibohongi pakai..... Kata 'pakai' ini penting sekali. Tapi dalam konteks itu tidak ada maksud terlapor mengatakan Al Maidah itu bohong," kata Tito.

Kata 'pakai' inilah yang dihilangkan dalam video di media sosial. "Dibohongi Al Maidah 51 dan dibohongi pakai itu berbeda artinya," kata Tito.

Meski begitu dia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan untuk membela atau melindungi Ahok. Untuk itu, nantinya Kepolisian akan meminta bantuan ahli bahasa untuk membuktikan apakah Ahok menistakan agama atau tidak.

Ahok Dilempari Telur, Dievakuasi Pakai Angkot

Aksi penolakan terhadap Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa AHOK ini masih terus berlanjut. Bahkan tiap hari semakin banyak warga yang tidak bersimpati kepadanya. Kali ini penolakan terjadi oleh warga Rawabelong, Jakarta Barat atas blusukan Calon Gubernur DKI Basuki T Purnama membuat pria yang beken disapa dengan panggilan Ahok itu kalang kabut. Sebab, warga tidak hanya menyuarakan penolakan, tapi juga memburunya.

Pengawal dan tim pemenangannya pun pontang-panting untuk menghindar dari kejaran warga. Para ajudan dan tim sukse‎s Ahok langsung menyetop angkot Mikrolet 24.

Saat itu ada tiga penumpang di dalamnya. Mereka langsung diturunkan.

"Kami harus evakuasi," kata salah seorang petugas polisi sambil membuka jalan untuk Ahok

Sedianya, Ahok mendatangi kawasan tersebut untuk meninjau Kali Sekretaris. Namun, suasana ternyata mulai tak kondusif.

Ahok pun sepatnya dievakuasi ke Markas Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Prabowo Sambut Jokowi di Hambalang

Seperti santer diberitakan sebelumnya bahwa, hari ini Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan dengan Prabowo di kediaman Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin.

Presiden Joko Widodo tiba di Hambalang sekitar pukul 12.30 WIB. Presiden yang mengenakan baju batik lengan panjang bercorak coklat langsung disambut Prabowo Subianto yang mengenakan baju safari lengan panjang putih dan kopiah.

Prabowo tampak ramah dan tersenyum saat menyalami Presiden Jokowi.

Belum diketahui pasti sejumlah hal yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Banyak pihak menyangkut-pautkan pertemuan tersebut sebagai antisipasi Istana atas aksi massa yang akan digelar pada 4 November 2016.

Sebelumnya beredar pemberitahuan yang disebut mengatasnamakan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terkait rencana kunjungan Presiden Jokowi.

"Atas permintaan pihak Istana, Presiden Republik Indonesia Bpk. Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Bpk. Luhut Pandjaitan berkehendak untuk datang ke Hambalang menjumpai Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Partai Gerindra Bpk. Prabowo Subianto.

Karena dari awal sikap Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum selalu memelihara dan berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pihak apalagi pihak eksekutif negara, maka Bpk. Prabowo Subianto akan menerima dengan baik rencana kunjungan Presiden ke Padepokan Garuda Yaksa Bojong Koneng Bogor adalah hari Senin tanggal 31 Oktober pukul 12.00," demikian tertulis dalam surat edaran tersebut.

Agus Yudhoyono Soal Pemberantasan Korupsi: Jangan Tebang Pilih

Salah seorang Calon gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Demokrat dan partai lain yang tergabung dalam koalisi Cikeas, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa usia tidak ada kaitannya dengan jeratan kasus korupsi, baik itu yang muda atau yang tua. Agus yang berpasangan dengan mantan staff Ahok, Sylvi, pun berpesan agar pemberantasan korupsi tidak dilakukan pilih kasih.

"Korupsi bagi saya adalah masalah bangsa, masalah kita semua. Tentu kita harus bisa menjadi contoh sebagai pemimpin publik, pemimpin organisasi, dan setiap warga negara tetunya ingin terhindar dari masalah seperti itu yang merugikan bangsa dan merugikan rakyat," kata Agus di Restoran Bunga Rampai, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2016) saat ditanya wartawan soal pemberantasan korupsi. 

Agus mengingatkan agar pemberantasan korupsi dilakukan secara adil. Menurutnya, akan ada rasa tidak aman bila terjadi ketidakadilan. 

"Kita ingin hal itu dilakukan berdasarkan hukum dan tidak tebang pilih. Tentu sekali lagi harus dilakukan secara adil, artinya jangan pilih kasih itu poin penting dari penegakan hukum, karena kalau sudah pilih kasih dan tebang pilih maka keadilan tidak hadir di negeri ini. Dan rasa tidak adil sangat korelatif dengan rasa tidak aman, ketika itu terjadi maka akan terjadi masalah sosial yang dampaknya luar biasa di negeri kita," ungkap putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu. 

Menurutnya, usia tidak berhubungan dengan kemungkinan seseorang terjerat korupsi. Bisa saja yang muda terlibat korupsi ataupun yang tua, dengan demikian tidak ada kaitannya dengan usia. 

"Tidak mengatakan bahwa yang muda itu semuanya penuh dengan idealisme, terus yang tua sebaliknya sudah terkontaminasi. Itu kan tidak fair,kalau yang tua sudah terkontaminasi, dan yang muda masih pure. Tidak selalu seperti itu,tetapi saya juga mengatakan bahwa kalau yang tua itu sudah jauh berpengalaman, sudah pasti lebih bijak, lebih cerdas mengatur sesuatu masalah, tidak juga. Karena zaman sekarang ilmu pengetahuan bisa diperoleh dari mana pun dan dengan cara apapun. Artinya usia tidak menjadi relevan dalam hal ini," papar Agus. 

Banyaknya kasus korupsi bisa melukai generasi muda. Jika terpilih menjadi gubernur, Agus berjanji akan memberi contoh yang baik untuk masyarakat. 

"Kalau saya memiliki kesempatan tentu yang paling penting adalah menjadi contoh yang baik. Karena setelah itu kita bisa menerapkan atau mengaplikasikan hukum secara tegas dan tidak pilih kasih tadi," pungkasnya. 

Rektor UI Tolak Cagub DKI Datang Secara Personal

Jelang kampanye pilkada DKI, salah satu Universitas ternama di Indonesia, Universitas Indonesia (UI) memastikan tidak akan mengakomodasi kehadiran calon gubernur (cagub) maupun calon wakil gubernur DKI yang berniat datang ke kampus kuning tersebut secara personal. Hal ini untuk menjaga netralitas kampus tersebut.

 “Jika ada salah satu kandidat yang ingin bertemu saya pastikan UI menolak. Tapi jika bersama-sama, dalam artian ketiganya datang kami terima dengan tema debat atau diskusi kami terima, asal ada rekomendasi juga dari KPUD,” kata Rektor UI M Anis kepada VIVA.co.id, Jumat, 28 Oktober 2016.

Anis mengatakan, UI berada di posisi netral. Namun jika ada dosen atau civitas lainnya yang terbukti terlibat atau masuk dalam partai tentu akan ada sanksi yang diberlakukan sesuai dengan aturan di UI.

“Rektor atau pun dosen tidak akan ikut campur dalam pemilihan ini (Pilkada). Jika ada dosen atau pengamat UI yang berafiliasi, itu kami tidak bisa awasi kecuali mereka masuk partai akan ada penindakan pastinya,” ujar Anis.

Anies Klaim Tutup Beberapa Akun Medsos Palsu

Semakin mendekati masa kampanye Pilkada DKI, masing - masing Calon GUbernur mempunyai cara-cara dan tips khusus untuk mensosialisasikan program-program kerjanya. Salah satu Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku, sudah mendaftarkan akun media sosial yang akan digunakan untuk kampanye Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

"Kita sudah masukkan nama website-nya. Sudah dua minggu lalu," ujarnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 28 Oktober 2016.

Anies mengatakan, semua akun sosial media yang akan mereka gunakan nantinya sudah didaftarkan ke KPUD sejak dua minggu lalu.

"Totalnya tidak banyak, ada tiga kelompok. Begitu pula dengan Twitterdan Facebook. Semuanya yang kita daftarkan," kata dia.

Anies juga menjelaskan, telah menutup semua akun media sosial tidak resmi yang mengatasnamakan dirinya dan Sandiaga Uno.

Akun-akun tersebut, kata dia, kini sudah tidak bisa dipakai lagi, karena sudah ditutup.

"Kalau ada yang baru buat (akun tidak resmi mengatasnamakan mereka), maka laporkan. Nanti kita tutup (lagi)," jelasnya.